anggota komisi v dpr ri hetifah sjaifudian menyampaikan prihatin kepada banyaknya proyek pada kalimantan timur dan terhambat masalah kepemilikan lahan, makanya dana dan dikucurkan pemerintah pusat melalui apbn terancam ditarik.
memang banyak permasalahan status tanah dalam kaltim yang menghambat penyaluran dana apbn, misalnya anggaran senilai rp277 miliar supaya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) di kota tarakan, ujar hetifah, dan dan anggota dpr asal daerah pemilihan kaltim, selama samarinda, jumat.
apabila pada tahun anggaran 2013 masalah lahan selama lokasi pltu tak bisa dituntaskan dengan pemkot tarakan, lanjutnya, dengan demikian dana yang senilai rp277 miliar itu dapat ditarik lagi ke pusat.
menurutnya, pembangunan pltu tersebut merupakan proyek dengan pendanaan tahun jamak (multi years) dan tidak tidak susah memperjuangkannya dengan dana apbn.
Informasi Lainnya:
- Memprsiapkan acara pernikahan
- Tips dalam beriklan
- Bagaiman promosi melalui iklan
- Memprsiapkan acara pernikahan
apabila pendanaan tersebut dibatalkan pemerintah pusat, maka agar membelinya kembali dipastikan memerlukan masa pilihan tahun dulu sehingga hal ini amat disayangkan.
untuk itu, dia harapkan supaya pihak mengenai selama pemkot tarakan serius menuntaskan permasalahan lahan itu. keuntungan ini bertujuan untuk perjuangan lama agar mendapatkan dana dari apbn mampu terserap optimal.
dikatakannya, pilihan kota modern dalam kaltim yang ekonominya tergantung selama industri dan jasa seperti tarakan, samarinda, balikpapan, serta bontang, baiknya memiliki dua sumber energi listrik untuk mempunyai alternatif kalau Satu pembangkit mengalami kerusakan.
di kaltim, kata hetifah, baru sangat tergantung pada pltd. jangankan memiliki dua sumber energi, mencukupi pemakaian penduduk saja masih susah, apalagi agar keinginan industri menarik kecil maupun menengah, katanya.
untuk itu, ujarnya, saat banyak proyek pembangunan pltu atau pembangkit listrik disamping tenaga diesel, seharusnya pemerintah daerah pro aktif agar untuk proyek supaya solusi pembangkit listrik itu dapat berjalan lancar.
menurutnya, angka proyek selama kaltim yang didanai apbn dan tak dapat direalisasikan akibat hambatan lahan, jumlahnya sangat ada dan tersebar hampir di berbagai kabupaten dan kota, tergolong selama kawasan perbatasan, seperti pembangunan embung pada sebatik dan nunukan, pembangunan waduk marangkayu dalam kukar, dan proyek penanggulangan banjir dalam samarinda.
pembangunan rumah bagi warga miskin di nunukan, malinau, juga kutai barat juga tak terserap dananya sebab faktor lahan.
misalnya, ujarnya, pembangunan properti baik huni bagi warga miskin dalam kawasan perbatasan dan terkendala sebab tak adanya surat bukti kepemilikan atas tanah dan didiami warga tersebut.
terkait dengan banyaknya proyek dan terhambat karena masalah lahan tersebut, hetifah harapkan untuk kepala daerah berbicara segera melalui masyarakat pada membebaskan lahan.
dia serta mengaku heran atas masalah lahan itu karena selama mana saja membangun selama kaltim, selalu ditampilkan yang dituntut ganti rugi dan kadang-kadang terasa ada oknum dan ingin mengambil keuntungan berlebihan daripada proyek pembangunan dan sesungguhnya supaya warga tersebut.