anggota komisi ii dpr ri miryam s haryani memandang kerusuhan yang terjadi dalam palopo sulawesi tengah adalah salah Satu dampak dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) biaya tinggi.
kerusuhan tersebut dapat maka sebab ketidakpuasan dibandingkan calon kepala daerah dan sudah menganggarkan uang tinggi, namun kemudian kalah, tutur miryam s haryani pada gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, selasa.
kata dia, kerusuhan itu dapat dan dipicu dengan sikap komisi pemilihan umum daerah (kpud) setempat dan disangsikan independensinya.
sikap kpud yang diragukan independensinya, menurut dia, mampu persepsi umum kiranya kpud berpihak terhadap salah Salah satu pasangan calon kepala daerah.
parpol juga mesti menggarap studi politik pada warga tapi realitasnya sering tidak dilakukan, ujarnya.
Lainnya: Menurunkan Berat Badan - Obat Pelangsing perut - Obat Pelangsing perut
menurut miryam, agar memimalisir tindakan anarkis juga kerusuhan pada penyelenggaraan pilkada, mesti dilakukan evaluasi.
politisi partai hanura ini memberi usul, supaya pilkada kabupaten juga kota proses pemilihannya dikembalikan ke dprd setempat.
hal ini juga merupakan wacana di pembicaraan ruu pilkada, katanya.
sementara tersebut, anggota komisi i dpr ri dari fraksi partai keadilan sejahtera (pks), hidayat nur wahid, menyatakan tak setuju di wacana yang mau membayarkan lagi pilkada kabupaten juga kota ke dprd.
menurut dia, kalau terjadi gejolak dalam pelaksanaan pilkada kabupaten dan kota, persoalannya bukan selama pemilihnya warga ataupun dprd, namun lebih pada kesiapan proses penyelenggaraannya.